Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi Menang di 21 Provinsi, Ini Daftar Lengkap Rekapitulasi KPU

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Komisioner KPU bersama saksi partai mengecek data saat penetapan hasil rekapitulasi Pemilu 2019 di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2019. KPU hari ini menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara nasional untuk pemilihan presiden, pemilihan legislatif dan dewan perwakilan daerah. TEMPO/Muhammad Hidayat
Komisioner KPU bersama saksi partai mengecek data saat penetapan hasil rekapitulasi Pemilu 2019 di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2019. KPU hari ini menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara nasional untuk pemilihan presiden, pemilihan legislatif dan dewan perwakilan daerah. TEMPO/Muhammad Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo atau Jokowi – Ma’ruf Amin dinyatakan unggul dengan 55,50 persen.

Baca juga: Pensiunan TNI Pro Jokowi Minta Purnawirawan Hormati Hasil Pemilu

"KPU telah melakukan rekapitulasi terhadap suara nasional di ruang sidang utama lantai dua dan di lapangan parkir, dan pelaksanaan ini telah disaksikan oleh kedua saksi baik dari kedua pasangan calon dan diawasi oleh Bawaslu," kata Komisioner KPU Evi Novida Ginting, di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa 21 Mei 2019.

Berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan KPU, pasangan calon nomor urut 01, Jokowi - Ma'ruf mendapat 85.607.362 suara atau sebesar 55,50 persen. Sedangkan, pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Salahuddin Uno mendapat 68.650.239 suara atau sebesar 44,50 persen. Dalam catatan Tempo, pasangan Jokowi-Ma'ruf memenangkan suara di 21 provinsi, sedangkan Prabowo-Sandi unggul di 13 provinsi.

Adapun, total jumlah sah pada pemilu 2019 mencapai 154.257.601. Rinciannya, Jokowi – Ma’ruf Amin memperoleh suara di 34 provinsi sebesar 85.036.828 dan 570.534 di wilayah pemilihan luar negeri. Sementara pasangan Prabowo - Sandiaga mendapat 68.442.493 suara di 34 provinsi dan 207.746 suara di wilayah pemilihan luar negeri.

Baca juga: KPU Menetapkan Jokowi-Ma'ruf Unggul 55,50 Persen

Berikut rincian data rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk 34 provinsi dan wilayah pemilihan luar negeri:

Bali
Jokowi-Ma'ruf : 2.351.057 (91.68 persen)
Prabowo-Sandiaga : 213.415 (8.32 persen)

Bangka Belitung
Jokowi-Ma'ruf : 495.729 (63.23 persen)
Prabowo-Sandiaga : 288.235 (36.77 persen)

Kalimantan Utara
Jokowi-Ma'ruf : 248.239 (70.04 persen)
Prabowo-Sandiaga : 106.162 (29.96 persen)

Kalimantan Tengah
Jokowi-Ma'ruf : 830.948 (60.74 persen)
Prabowo-Sandiaga : 537.138 (39.26 persen)

Gorontalo
Jokowi-Ma'ruf : 369.803 (51.73 persen)
Prabowo-Sandiaga : 345.129 (48.27 persen)

Bengkulu
Jokowi-Ma'ruf : 583.488 (49.89 persen)
Prabowo-Sandiaga : 585.999 (50.11 persen)

Kalimantan Selatan
Jokowi-Ma'ruf : 823.939 (35.92 persen)
Prabowo-Sandiaga : 1.470.163 (64.08 persen)

Kalimantan Barat
Jokowi-Ma'ruf : 1.709.896 (57.50 persen)
Prabowo-Sandiaga : 1.263.757 (42.50 persen)

Sulawesi Barat
Jokowi-Ma'ruf : 475.312 (64.32 persen)
Prabowo-Sandiaga : 263.620 (35.68 persen)

Yogyakarta
Jokowi-Ma'ruf : 1.655.174 (69.03 persen)
Prabowo-Sandiaga : 742.481 (30.97 persen)

Kalimantan Timur
Jokowi-Ma'ruf : 1.094.845 (55.71 persen)
Prabowo-Sandiaga : 870.443 (44.29 persen)

Lampung
Jokowi-Ma'ruf : 2.853.585 (59.34 persen)
Prabowo-Sandiaga : 1.955.689 (40.66 persen)

Maluku Utara
Jokowi-Ma'ruf : 310.548 (47.39 persen)
Prabowo-Sandiaga : 344.823 (52.61 persen)

Sulawesi Utara
Jokowi-Ma'ruf : 1.220.524 (77.24 persen)
Prabowo-Sandiaga : 359.685 (22.76 persen)

Jambi
Jokowi-Ma'ruf : 859.833 (41.68 persen)
Prabowo-Sandiaga : 1.203.025 (58.32 persen)

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sulawesi Tengah
Jokowi-Ma'ruf : 914.588 (56.41 persen)
Prabowo-Sandiaga : 706.654 (43.59 persen)

Jawa Timur
Jokowi-Ma'ruf : 16.231.668 (65.79 persen)
Prabowo-Sandiaga : 8.441.247 (34.21 persen)

Nusa Tenggara Timur
Jokowi-Ma'ruf : 2.368.982 (88.57 persen)
Prabowo-Sandiaga : 305.587 (11.43 persen)

Sumatera Selatan
Jokowi-Ma'ruf : 1.942.987 (40.30 persen)
Prabowo-Sandiaga : 2.877.781 (59.70 persen)

Sulawesi Tenggara
Jokowi-Ma'ruf : 555.664 (39.75 persen)
Prabowo-Sandiaga : 842.117 (60.25 persen)

Jawa Tengah
Jokowi-Ma'ruf : 16.825.511 (77.29 persen)
Prabowo-Sandiaga : 4.944.447 (22.71 persen)

Sumatera Barat
Jokowi-Ma'ruf : 407.761 (14.08 persen)
Prabowo-Sandiaga : 2.488.733 (85.92 persen)

Kepulauan Riau
Jokowi-Ma'ruf : 550.692 (54.19 persen)
Prabowo-Sandiaga : 465.511 (45.81 persen)

Banten
Jokowi-Ma'ruf : 2.537.524 (38.46 persen)
Prabowo-Sandiaga : 4.059.514 (61.54 persen)

Nusa Tenggara Barat
Jokowi-Ma'ruf : 951.242 (32.11 persen)
Prabowo-Sandiaga : 2.011.319 (67.89 persen)

Aceh
Jokowi-Ma'ruf : 404.188 (14.41 persen)
Prabowo-Sandiaga : 2.400.746 (85.59 persen)

Jawa Barat
Jokowi-Ma'ruf : 10.750.568 (40.07 persen)
Prabowo-Sandiaga : 16.077.446 (59.93 persen)

DKI Jakarta
Jokowi-Ma'ruf : 3.279.547 (51.68 persen)
Prabowo-Sandiaga : 3.066.137 (48.32 persen)

Papua Barat
Jokowi-Ma'ruf : 508.997 (79.81 persen)
Prabowo-Sandiaga : 128.732 (20.19 persen)

Sulawesi Selatan
Jokowi-Ma'ruf : 2.117.591 (42.98 persen)
Prabowo-Sandiaga : 2,809,393 (57.02 persen)

Riau
Jokowi-Ma'ruf : 1.248.713 (38.73 persen)
Prabowo-Sandiaga : 1.975.287 (61.27 persen)

Sumatera Utara
Jokowi-Ma'ruf : 3.936.515 (52.32 persen)
Prabowo-Sandiaga : 3.587.786 (47.68 persen)

Maluku
Jokowi-Ma'ruf : 599.457 (60.40 persen)
Prabowo-Sandiaga : 392.940 (39.60 persen)

Papua
Jokowi-Ma'ruf : 3.021.713 (90.66 persen)
Prabowo-Sandiaga : 311.352 (9.34 persen)

Wilayah Pemilihan Luar Negeri (130 DPLN)
Jokowi-Ma'ruf : 570.534 (73.31 persen)
Prabowo-Sandiaga : 207.746 (26.69 persen)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

24 menit lalu

Ketua Panitia Nasional Musra Indonesia atau Musyawarah Rakyat Indonesia, Panel Barus (dua dari kiri) menjelaskan rencana pelaksanaan musra, di Kota Solo, Sabtu, 16 Juli 2022. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.


Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

2 jam lalu

Suasana berlangsungnya sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.


Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

3 jam lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.


Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

3 jam lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memberi sambutan saat acara penandatanganan dokumen transaksi pengambilalihan saham Divestasi PT Vale Indonesia Tbk. di Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?


Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

4 jam lalu

Ribuan Kepala Desa se - Indonesia melakukan aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 17 Januari 2023. Dalam aksi tersebut mereka menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya enam tahun menjadi sembilan tahun, dan meminta DPR RI merevisi masa jabatan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?


Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

4 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club


Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

4 jam lalu

Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa (Pabdesi) menggelar aksi unjuk rasa menuntut DPR merevisi Undang-Undang Desa pasal 39 agar masa jabatan Kepala Desa diperpanjang menjadi 9 tahun, Selasa, 17 Januari 2023. TEMPO/Ima Dini Shafira
Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?


DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

5 jam lalu

Suasana rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI membahas revisi Peraturan KPU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2023. Rapat tersebut membahas penyesuaian Peraturan KPU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXV/2023 terkait batas usia capres dan cawapres yang diubah menjadi berusia minimal 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.


Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

7 jam lalu

Massa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menggelar aksi bersama Desa Jilid III di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 31 Januari 2024. Dalam aksi tersebut mereka menuntut DPR RI untuk mengesahkan revisi UU Desa yang diantara tuntutannya ialah penambahan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.


Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

8 jam lalu

Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur untuk kunjungan kerja, Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Foto Biro Pers Sekretariat Presiden
Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.